Program DEMAM Solusi Pecahkan Kemiskinan di NTT


Bupati TTU dan Gubernur NTT
sergapntt.com [KUPANG] – Pemerintah Provinsi NTT di bawah ‘kendali” kepemimpinan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si dengan berani melecutkan program yang pro rakyat miskin. Program itu diberi nama Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (DEMAM). Tahun 2011 telah digulirkan dana sebesar Rp 250 juta kepada satu desa yang proporsi penduduk miskin terbesar di tiap satu kecamatan yang ada di Provinsi NTT jumlahnya mencapai 287. Tahun depan dengan nama yang sama, program ini akan digulirkan lagi kepada desa-desa yang belum mendapatkan ‘jatah” Rp 250 juta. Kalau dihitung secara matematis maka nilai duit yang dialokasikan untuk program ini mendekati Rp 80 miliar. Angka yang tidak kecil untuk provinsi yang memiliki APBD sebesar Rp 1,2 triliun.
Namun yang menarik dari Program DEMAM ini adalah secara filosifis dana yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada rakyat khususnya rakyat miskin. Secara teroritis Program DEMAM sejalan dengan konsep penanggulangan kemiskinan yang dianggap sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisik yang ada di Provinsi NTT. Pertama, program ini memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan serta dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kedua, program ini memfokuskan pada upaya penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi keluarga miskin untuk secara perlahan mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Upaya ini dilakukan dengan mempermudah akses keluarga miskin ke sumber modal usaha, tehnologi dan informasi yang diperlukan. Penumbuhkembangan sektor-sektor non pertanian yang ‘dekat’ dengan keluarga miskin (kerajian rakyat, perdagangan kecil-sektor informal, dan lain-lain) diharapkan dapat menjadi penyangga pangan keempat setelah usaha tani/ladang, usaha peternakan dan stok pangan non budidaya di hutan.
Ketiga, program ini merupakan upaya peningkatan keberdayaan keluarga miskin dikaitkan dengan upaya pemberdayaan komunitasnya (masyarakat desa/kelurahan) agar mampu membantu warganya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya. Untuk tujuan ini, falsafah yang diacu oleh setiap program pembangunan di propinsi ini adalah “membangun dari apa yang ada dan dimiliki oleh rakyat”, suatu filosofi yang secara implisit mengakui pentingnya memperhatikan konteks lokal. Dan keempat, melakukan reposisi peran pihak-pihak ‘luar desa’ (pemerintah, LSM, kalangan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain), dari semula sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.
Upaya pemberdayaan keluarga miskin yang berbasis komunitas ini dilakukan dengan cara pemberian kewenangan luas kepada masyarakat desa/kelurahan dalam mengelola upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi pertama, kewenangan untuk menentukan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahannya. Ini berarti peran perancangan kegiatan harus dipegang sepenuhnya oleh masyarakat desa/kelurahan (semacam master plan di desa). Pihak luar desa (pemerintah, LSM, kalangan usaha, dan lain-lain) dapat memberi kontribusinya dengan mengacu pada desain besar (grand design) yang dibuat oleh masyarakat desa/kelurahan itu sendiri (melalui kontrak sosial antara masyarakat desa/kelurahan dengan pihak luar desa/kelurahan). Dengan pendekatan semacam ini maka dapat dikatakan bahwa semua aktivitas penanggulangan kemiskinan di aras desa/kelurahan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa/kelurahan dan sesuai dengan konteks setempat – kontekstual (sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisiknya). Selain itu, semua aktivitas penanggulangan kemiskinan sepenuhnya mengacu pada pemanfaatan secara optimal sumberdaya setempat dan pemanfaatan secara bijak sumberdaya dari luar.
Upaya pemberdayaan penduduk miskin yang berbasis komunitas menuntut adanya perubahan cara berpikir dan bertindak (reposisi peran) pihak luar desa. Di sini harus dipahami bersama bahwa keluarga miskin tidaklah tinggal dalam ruang hampa. Mereka berinteraksi dengan lingkungannya (warga desa lainnya – komunitas desanya dan lingkungan fisiknya) dan berinteraksi pula dengan lingkungan luar desa. Oleh sebab itu, perubahan lingkungan luar desa dapat mempengaruhi pula kehidupan keluarga miskin. Dengan kata lain, perubahan paradigma yang menekankan pada peran luas masyarakat desa/kelurahan harus pula diikuti dengan perubahan paradigma berpikir dan bertindak semua pihak di aras atas desa yang terkait (stakeholders).
Fakta empiris yang dijumpai di NTT adalah telah tumbuhnya political will dari para pembuat kebijakan pemerintah di atas propinsi hingga kabupaten/kota untuk merubah paradigma yang bersifat sentralistik ke arah desentralistik, termasuk yang memberi peluang bagi masyarakat desa/kelurahan untuk berperan lebih besar dalam pembangunan desa/kelurahannya masing-masing Political will ini secara legal formal terlihat (eksplisit) dalam setiap dokumen perencanaan mereka (dokumen Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah)
Hanya saja, fakta empirik menunjukkan bahwa masih terjadi pelencengan kebijakan (slippery policy) sehingga acapkali terjadi gap antara konsep yang baik (yang sudah mengacu pada paradigma yang menepatkan masyarakat desa/kelurahan sebagai subyek utama) dengan implementasi di lapangan yang buruk (yang masih menggunakan paradigma lama dimana pemerintah masih didudukkan sebagai agen pembangunan dan masyarakat desa/kelurahan sekadar obyek saja).
Karena itu, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) NTT yang ke 53 tanggal 20 Desember 2011 kali ini menjadi momentum bersejarah dan “berahmat” untuk merefleksikan dan mengintrospeksi program-program pemerintah yang disasarkan kepada masyarakat miskin di daerah ini. Refleksi dan instrospeksi ini menjadi penting agar upaya dan strategi pengentasan kemiskinan di ini daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin. Karena disadari atau tidak data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT telah melansir penurunan angka kemiskinan 27,58 % (tahun 2008) menjadi 21,23 % (Maret 2011). Inilah “prestasi” spektakuler yang dilakukan oleh kepemimpinan FREN (Frans dan Esthon) yang memiliki hati untuk peduli terhadap rakyat miskin yang mayoritas berada di daerah pedesaan. Mari dengan nada syukur dan penuh optimisme kita “tetap” Sehati Sesuara Membangun NTT Baru. NTT jaya Indonesia sejahtera.
By. VERRY GURU /Pranata Humas Biro Umum Setda Provinsi NTT
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s