Belanja Daerah Sumba Timur Naik Rp 2, 91 M


sergapntt.com [WAINGAPU] – Belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran (TA) 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp2.091.821.505,63 (0,34 persen) dari Rp 614.658.288.149. Demikian nota keuangan pemerintah atas RAPBD tahun anggaran 2012 dalam sidang paripurna DPRD yang disampaikan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora, Jumat (6/1/11).
Menurut Gidion, berdasarkan kaidah penyusunan anggaran belanja dan disesuaikan dengan kondisi keuangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, secara umum belanja daerah dialokasikan dalam bentuk belanja tidak langsung sebesar Rp 353.832.173.296 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 23.482.554.257,63 atau 7,11 persen dari tahun 2011 yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yakni untuk membiayai belanja pegawai.
Untuk belanja langsung terangnya, sebesar Rp 260.826.114.853 atau mengalami penurunan sebesar Rp 21.390.732.752 atau 7,58 persen dari tahun 2011. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
“Berkurangnya belanja langsung tersebut antara lain disebabkan tidak lagi diperoleh program DPID dan DPPID pada tahun anggaran 2012. Memperhatikan besaran alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung tersebut, sesungguhnya dalam implementasinya terdapat beberapa komponen belanja tidak langsung tersebut yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), pendampingan program PNPM, P2KP yang dalam pelaksanaannya akan diperuntukan bagi belanja langsung. Penempatan komponen belanja tersebut pada belanja tidak langsung semata–mata disebabkan oleh arahan teknis pembebanan rekening sesuai ketentuan pembebanannya,” tegasnya.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P Ndima dan dihadiri Wabup Matius Kitu, sejumlah anggota DPRD dan pimpinan SKPD Pemkab Sumba Timur itu, Gidion Mbilijora juga mengungkapkan permasalahan utama dalam belanja langsung.
“Prinsip anggaran belanja pada prinsipnya anggaran belanja daerah merupakan rencana belanja yang diharapkan dapat terealisir sesuai target. Tetapi sebagai sebuah proses yang bersentuhan dengan ruang, waktu dan kondisi, maka tak dapat dipungkiri bahwa realisasi
belanja dapat saja melebihi atau kurang dari target belanja yang sudah ditetapkan karena tuntutan kebutuhan yang mendesak atau terjadi penghematan akibat semakin efisien dan efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan. Permasalahan utama belanja daerah adalah bagaimana menyeimbangkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yang selama ini masih sangat timpang. Belanja tidak langsung yang sebagian besar diserap untuk belanja pegawai merupakan kondisi yang tak dapat dihindari oleh karena berhubungan dengan gaji, tunjangan dan perkiraan kenaikan gaji pegawai,” paparnya seraya menambahkan, kondisi tersebut berakibat terjadinya pembagian porsi belanja untuk belanja langsung yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung.
Konsekwensinya adalah bahwa dalam alokasi belanja langsung untuk
membiayai urusan wajib dan urusan pilihan mengharuskan kita untuk
secara selektif membiayai program dan kegiatan yang benar–benar prioritas guna menjawab isu–isu strategis pembangunan, terutama dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Gidion Mbilijora menegaskan, penyusunan anggaran belanja tahun 2012 didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang sudah ditetapkan. Orientasi penyusunan anggaran belanja daerah tersebut didasarkan pada perhitungan skala prioritas sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan penghematan belanja yang dihitung secara rasional dan obyektif dengan pendekatan efisiensi dan efektifitas belanja.
“Komitmen kita untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum merupakan bagian dari program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran belanja tahun 2012. APBD tahun anggaran 2012 merupakan mata rantai dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, kesinambungan dan kontinuitas program dan kegiatan menjadi penting sehingga program peningkatan ekonomi rumah tangga, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program peningkatan partisipasi masyarakat dan program penegakan hukum dan HAM menjadi acuan penyusunan anggaran belanja daerah.
APBD tahun anggaran 2012 menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, maka dalam belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Menurut Gidion, khusus yang berhubungan dengan belanja pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji termasuk perubahannya akibat rencana kenaikan gaji pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras serta menampung tunjangan kinerja dan tunjangan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan belanja barang dan jasa jelasnya, didasarkan pada kebutuhan riil yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sementara pelaksanaan penyusunan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas didasarkan pada standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Prioritas dan plafon anggaran belanja diuraikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan dengan susunan satuan kerja perangkat daerah masing-masing. Dalam penyampaian nota keuangan ini, pemerintah menguraikan program–program pokok, sedangkan program
yang lainnya dari masing–masing SKPD tetap tercantum dalam prioritas dan plafon anggaran sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Sumba Timur Nomor: 02/HK.910/02/1/2012 dan Nomor: 2/DPRD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara prioritas dan plafon anggaran belanja langsung menurut SKPD,” tandasnya.
By. JO

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s