Arsip Kategori: NGADA

PERAK Jadi Pilar Percepatan Pembangunan Di Ngada


SERGAP NTT -> MISKIN! Begitulah kehidupan warga Kabupaten Ngada kebanyakan. Tak ada perubahan berarti dari zaman ke zaman. Hidup serba berkekurangan seakan sudah menjadi takdir Ilahi. Karena itulah Bupati Ngada, Marianus Sae membuat terobosan. Dengan tiga program unggulannya yakni Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PERAK), Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) dan Penguatan koperasi, Ngada dipacu agar bisa cepat keluar dari belenggu kemiskinan.
Kepemimpinan di Ngada kini telah memasuki babak baru. Bermodalkan semangat, tekad, keyakinan dan dukungan penuh dari rakyat, Marianus mulai menata langkah pembangunan yang pro rakyat. PERAK, JKMN dan penguatan koperasi dijadikan sebagai pilar percepatan pembangunan.   Kiat ini diambil karena tahun  2010 Ngada masih dihuni oleh 18 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin.
“Tahun 2010 jumlah KK di Ngada mencapai 29 ribu KK. 18 ribu KK tergolong KK miskin. Sedangkan 11 ribu sisanya dianggap sebagai KK yang sudah mampu. Karena kondisi inilah Pemkab Ngada menawarkan tiga program unggulan untuk menekan angka kemiskinan. Tiga program itu yakni PERAK, JKMN dan Penguatan koperasi. Dengan program ini saya yakin per tahun kita mampu mengurangi KK miskin sebanyak empat ribu sampai lima ribu KK,” ujar Marianus dalam pidatonya saat melantik Mikhael Bhara sebagai Kepala Desa Were I, Kecamatan Golewa, Ngada, Rabu (19/1/11).
Sebagai Bupati Ngada, Marianus tentu tahu apa yang harus ia buat untuk kampung halamannya. Ia sangat paham betul tentang titik kuat dan titik lemah pembangunan di tanah Ngada. Itu pasalnya, Marianus menawarkan sejumlah perubahan demi terwujudnya Ngada yang mandiri dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Setidaknya, lima tahun kedepan, Ngada dapat dikendalikan menjadi daerah otonom yang kompetitif, baik disektor Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Ciptaan Manusia (SDCM) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“PERAK akan diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan bibit ternak sapi, kambing dan babi. Bantuan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang riil sesuai dengan kebutuhan rakyat, karakteristik dan potensi wilayah. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat mengelola bantuan tersebut sebaik mungkin agar berguna bagi kehidupan keluarga masing-masing. Saya juga berharap masyarakat segera membangun kandang di dekat ladang pakan ternak. Sehingga kotoran ternak bermanfaat untuk budidaya pakan ternak. Pemerintah akan menempatkan petugas PPL di desa-desa. Pemeliharaan dan penggunaan ternak akan diawasi secara ketat. Jangan sampai karena ada pesta sambut baru atau urusan adat, ternak bantuan itu kemudian dijadikan tumbal. Itu tidak boleh terjadi. Kalau ada yang melanggar, maka yang bersangkutan akan diproses secara hukum,”tegas Marianus mengingatkan.
Ancaman Marianus itu bisa dibenarkan. Sebab warga Ngada umumnya lebih mengutamakan kebutuhan adat ketimbang kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Demi harga diri dalam ukuran adat istiadat, 10 ekor kerbau bisa dijegal sekaligus dalam sehari. Jika tak punya, utang pun tak masalah. Belakangan kehidupan ekonomi terseok-seok. Kalau sudah begitu, pemerintah yang disalahkan.
“Konsekuensi hukum ini sudah menjadi komitmen pemerintah dan DPRD Ngada. Komitmen ini untuk mengsukseskan program tersebut. Untuk itu saya harap ini menjadi semangat kita bersama. Ini harus menjadi spirit bersama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Mari kita sehati dan sesuara membangun daerah ini,”pintanya.
Sementara itu, lanjut Marianus, JKMN akan direalisasikan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki Akses. Dengan JKMN, massyarakat Ngada akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, baik di Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesdes, Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum (RSU). Sebagai pegangannya semua KK miskin akan diberikan kartu JKMN.
Sedangkan program  penguatan koperasi, pemerintah akan memberikan bantuan bagi Koperasi Desa yang sudah berbadan hukum. Tujuannya agar masyarakat mudah melakukan transasksi saat membutuhkan dana cepat.
***
*Polisi Awasi Program PERAK*
GUNA mengsukseskan program PERAK, Bupati Ngada, Marianus Sae telah meminta bantuan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa dan Polres Ngada untuk ikut mengawasi pelaksanaan program PERAK. Permintaan Marianus ini direspon baik oleh Kapolres Ngada, AKBP. Slamet D.A. Bahkan  Slamet telah menginstruksikan jajarannya sampai ke tingkat Pos Polisi (Pospol) untuk proaktif membantu Pemkab Ngada mengawasi jalannya program PERAK.  
“Sebagai mitra pemerintah, jajaran kepolisian yang ada di Polres Ngada siap membantu mengawasi pelaksanaan program tersebut. Sikap ini semata-mata untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Slamet saat bincang-bincang dengan Berita 7 di Mbay awal Januari 2011 lalu.
Untuk itu Ia berharap bantuan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat penerima bantuan. Sehingga obsesi pemerintah dan keinginan masyarakat banyak untuk mengentaskan kemiskinan di Ngada dapat terwujud. +++sherif+++      
***
*Dewan Dukung Sikap Bupati*
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada mendukung penuh program dan sikap Bupati Ngada, Marianus Sae yang berkomitmen memajukan pembangunan di Ngada dengan cepat, sporadik dan strategis . Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Ngada asal Partai RepublikaN, Alosius Li’u.
Kepada Berita 7, Alo Li’u —begitulah Aloysius Li’u akrab disapa— mengaku, selain program PERAK, JKMN dan penguatan koperasi, Marianus Sae juga telah melakukan penertiban waktu kerja bagi PNS di lingkungan Pemkab Ngada. Bahkan kendaraan dinas yang digunakan pejabat eselon II, III dan IV tidak diperbolehkan bawa pulang ke rumah. Semua kendaraan sehabis jam dinas harus di parkir di kantor masing-masing.
“Penertiban agar PNS disiplin dalam bekerja itu bagus. Tapi yang penting jangan seperti di Timtim dengan model 702, yakni datang jam 7 hasilnya 0 pulang jam 2. Ya… kita harapkan disiplin kerja itu menghasilkan kinerja yang baik pula,” pinta Alo Li’u kritis.
Toh begitu, Alo Li’u yakin Ngada akan berubah. Dimulai dari disiplin kerja, ia optimis program-program yang ditawarkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.
“Prinsipnya kita dewan ini dukung sikap bupati. Selama itu baik untuk masyarakat dan daerah ini kenapa tidak? Kita dukung koq,” tegasnya. (by.chris parera)

Air Panas So’a, Tujuan Wisata Kesehatan


SERGAP NTT -> Gempa bumi, sumber air panas, gas beracun dan berbagai bahan mineral, banyak terdapat di daerah vulkanis, seperti di Kabupaten Ngada (Pulau Flores) atau di pulau-pulau lain di dunia yang dilalui deretan gunung berapi (Mediterania). Ngada yang dilalui jalur gunung berapi memiliki Sumber Air Panas Alam. Letaknya ± 10 meter di atas sungai yang berada di sebelahnya. Sumber air panas ini terdapat di Desa Mengeruda, Kecamatan So’a.
Pemandian Air Panas So’a merupakan salah satu daerah tujuan wisata minat khusus yang dimiliki Kabupaten Ngada. Tempat ini paling cocok untuk wisata kesehatan ( health tourism) yang dipadukan dengan daya tarik wisata alam atau ekowisata.
Kebanyakan pengunjung telah mengakui keindahan dan khasiat air panas So’a yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, seperti rematik, struk, gatal-gatal, dan beberapa penyakit lainnya. Tak heran bila setiap hari pengunjung terus berdatangan untuk membuktikan khasiatnya. Selain bisa menyembuhkan penyakit, air panas So’a juga dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, memulihkan kebugaran tubuh, meningkatkan vitalitas tubuh, memelihara kesegaran sendi–sendi dan otot, menghilangkan capek-capek, dan membuat awet muda.
Selain sebagai wisata kesehatan karena khasiatnya, pemandian itu juga memiliki daya tarik wisata alam (ekowisata). Suasana alam pedesaan yang masih alami dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berasal dari kota.
Para wisatawan bisa melakukan kegiatan menjelajah ( tracking ) maupun berkemah (camping ) di hutan sekitar lokasi pemandian.
Secara geografis, pemandian Air Panas So’a terletak sekitar 17 km di sebelah timur Bajawa, ibukota Kabupaten Ngada. Jarak tersebut bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan angkutan umum. Dari Bajawa dapat ditempuh dengan angkutan pedesaan dengan rute Bajawa – So’a.
Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang tersedia di Pemandian Air Panas So’a cukup memadai. Fasilitas-fasilitas umum yang sudah tersedia di objek wisata ini antara lain WC umum, kamar mandi, ruang ganti, jalan setapak, warung makan, kafe, restoran, tempat penginapan, tempat parkir, kolam renang, hutan wisata dan ruang informasi.
Bagi yang ingin menginap, semalam dikenakan biaya Rp. 65 ribu per orang. Sementara harga tiket masuk ke tempat pemandian dibagi dalam dua kelas, yakni untuk wisatawan manca negara Rp. 2.500 per orang dan wisatawan lokal Rp. 1000 per orang. 
Kondisi prasarana jalan menuju ke ODTW Pemandian Air Panas So’a cukup baik berupa jalan aspal selebar ± 4 meter. Lokasi objek wisata ini dapat dicapai melalui empat jalur yang berbeda.
Penduduk setempat sudah merasakan bahwa penyakit gatal-gatal, capek setelah bekerja berat dapat segera sembuh dan segar kembali usai mandi dengan air panas.
Melalui penyelidikan ilmiah diketahui pula bahwa panasnya air dan zat belerang (sulfur) yang terkandung di dalamnya diduga berasal dari sentuhan magma (panas bumi) yang menyentuh sumber air tanah yang sangat dalam dan sampai terasa di permukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan sumber air panas. Panasnya air So’a tepat pada sumbernya sekitar 44 0 C, dan setelah sampai permukaan di kolam mandi menjadi  ± 36 0 C, sesuai dengan suhu badan manusia, sehingga akan terasa enak dan nyaman untuk mandi.
Kira-kira 1 KM dari tempat pemandian terdapat sebuah bandar udara (bandara) yang rutin disinggahi pesawat Merpati Air Lines dan Trans Nusa Air Lines. Pesawat-pesawat tersebut tiap hari melayani rute So’a – Kupang pulang pergi (PP). Selain via pesawat, pengunjung dari luar Pulau Flores bisa menggunakan kapal feri atau kapal perintis yang menyinggahi pelabuhan laut Ende dan Aimere.
Anda ingin berkunjung? Tunggu apa lagi! Apa kata dunia kalau hari gini belum juga rasakan dasyatnya air panas So’a. Selamat berkunjung!!!  (by. chris parera)

“Kepala Batu” Dengan Polisi, Direktur PT. Yokes Dijebloskan Ke Sel


SERGAP NTT -> Usai sudah petualangan Direktur PT. YOKES, Yohanes Siu Doy.  Gara-gara kepala batu alias mangkir dari panggilan polisi dan ogah membayar kerugian negara, kotraktor yang akrab disapa Siu itu ditangkap polisi dan dijebloskan ke sel tahanan Polres Ngada sejak Jumat (29/4/11). Siu diduga melakukan korupsi saat mengerjakan proyek Perumahan rakyat di Kurubhoko, Kecamatan Wolo Meze, Kabupaten Ngada pada tahun 2006.
Upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus dilakukan Polres Ngada. Tak ada ampun bagi koruptor, apalagi jika enggan mengembalikan kerugian negara. Lihat saja nasib Direktur PT. YOKES. Karena enggan mengembalikan  kerugian negara dan mangkir dari panggilan polisi, sang kontraktor itu akhirnya ditangkap dan dijebloskan polisi ke dalam sel Mapolres Ngada. Siu diduga melakukan korupsi sebesar Rp. 58 juta dari proyek pembangunan perumahan rakyat yang dikelola Dinas Nakertrans Kabupaten Ngada Tahun Anggaran (TA) 2006.
Selain menahan Siu, penyidik Polres Ngada juga tengah melakukan pemeriksaan maraton terhadap panitia proyek yang juga merangkap sebagai panitia PHO (serah terima) proyek.
Saat ditemui B7 di kantornya, Kapolres Ngada AKBP Drs. Mochamad Slamet, MM. MBA yang didampingi Wakapolres Ngada, Kompol. Anthon CN, SH, MHum, Kasat Serse Polres Ngada, AKP. I Gede Sucitra dan Kabag Humas Polres Ngada, Iptu. Martinus Meman membenarkan kalau Direktur PT. Yokes telah ditahan. Sedangkan panitia masih menjalani pemeriksaan. 
Slamet menjelaskan, penahanan tersebut dilakukan karena Siu bersikap tidak korporatif.
“Kami sudah memberikan tenggang waktu selama tiga bulan bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi dia tidak penuhi itu. Itu berarti tidak ada itikad baik dari dia. Makanya kita tahan,” ujar Slamet, mantap.  
Indikasi KKN pada proyek ini telah tercium sejak proses pelelangan dimulai. Sebab, proses tendernya tidak memakai mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Seharusnya proyek ini ditender, tapi oleh Dinas Nakertrans Ngada proyek ini dibuat menjadi PL alias penunjukan langsung. Parahnya lagi, mutu pekerjaan tidak sesuai dengan rencana proyek. Pondasi bangunan yang seharusnya dikerjakan 70 sampai 90 cm, tapi hanya 50 – 60 cm. Kayu yang seharusnya jenis kayu kelas dua, tapi dipakai kayu tidak berkelas.
“Kerugian negara bisa bertambah. Kami masih menunggu hasil. Sebab kami telah meminta dan mendatangkan saksi ahli untuk mengaudit sekaligus mengecek mutu pengerjaan,” paparnya.
Selain mutu proyek yang bermasalah, lanjut Slamet, proses pencairan dana juga bermasalah. Sebab, uang telah dicaikan 100 persen, sementara fisik proyek  belum selesai.
“Batas waktu pekerjaan jatuh pada 28 Desember 2006. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan itu, proyek belum selesai. Anehnya, kontraktor sudah mencairkan uang 100 persen. Lalu,,, untuk menutupi keadaan tersebut, kontraktor mengajukan adendum perpanjangan waktu pelaksanaan, dan disetujui oleh panitia dan dinas selama 180 hari kelender hingga Maret 2006. Tapi, lagi-lagi tenggang waktu addendum  tersebut tidak berguna. Sebab proyek tidak kunjung selesai juga. Setelah kita sita dan pelajari dokumen, ternyata berita acara serah terima PHO tidak ada sama sekali, sementara pada berkas PHO semua panitia menandatangani,” tandasnya.
Selain Siu, panitia juga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. “Panitia tender itu, juga panitia PHO. Proses tender bermasalah, begitupun proses PHO-nya. Berarti panitia terlibat dalam satu konspirasi. Apalagi saat itu, tidak semua panitia memiliki sertifikat seperti yang diamanatkan aturan. Setelah kita cek, ternyata hanya satu orang saja yang mempunyai seritifikat. Dalam waktu dekat, kita akan limpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Bajawa untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Seorang kontraktor di Bajawa yang meminta namanya tidak ditulis memuji dan mengacungkan jempol atas sikap dan tindakan Kapolres Ngada. Menurut dia, sikap tegas Kapolres tersebut bisa membuat efek jera bagi kontraktor lain. Sehingga ketika dipercaya mengerjakan proyek pemerintah, benar-benar memperhatikan tahapan-tahapan proyek, kelengkapan adminitrasi dan mutu proyek.
“Kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara itu seharusnya disikapi secara positif. Itu artinya ada kelunakan dari polisi. Setidaknya polisi masih mempertimbangkan harkat dan martabat sang kontraktor. Misalnya, bagaimana anggapan lingkungan kalau seseorang yang disangka melakukan tindak korupsi ditahan, dan lain sebagainya.  Tenggang waktu tiga bulan itu tidak sedikit loh. Nah,, kalau tidak ada itikad baik, maka wajarlah polisi tahan. Biar kapok,” tohoknya. (by. chris parera)

Marselinus Na’u, SE; Reses Digunakan Untuk Mendengar Keluh Kesah Rakyat


SERGAP NTT -> Marselinus Nau, SE, Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aimere –Jerebu’u mengisi masa reses atau masa istirahat bersidang dengan turun ke Dapilnya untuk mendengar langsung keluh kesah rakyatnya, sekaligus mengevaluasi kinerjanya sebagai Anggota Legislatif. 
Kamis, 7 Maret 2011, bertempat di aula Kantor Desa Inerie, Kecamatan Aimere, Marselinus Na’u yang didampingi Paskalis Lalu, SH (Anggota DPRD Kabupaten Ngada asal Partai Golkar) dan Syrilus Pati Wuli, S.Ag (Anggota DPRD Ngada asal PDIP) serta Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Ngada, Charles Wago, ST melakukan tatap muka dengan warga Inerie dan warga Desa Sebowuli.
Dalam sambutan, Marsel Nau mengatakan, reses merupakan moment yang sangat tampan untuk seorang anggota dewan turun ke basis dan mengevaluasi diri, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat dan apa yang belum selama ia duduk di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Moment reses merupakan saat dimana antara konstituen dan utusannya saling berinteraksi memberikan informasi.
Marsel berilustrasi, moment reses dapat dijadikan moment seperti orang mendulang intan, diangkat dari dasar sungai, diayak hingga bersih kemudian disaring mengambil intannya untuk dijual ke pasaran. Begitupun moment reses dapat mendulang aspirasi dari konstituen, menyaring dan mendiskusikan kepada teman-teman DPRD untuk berasama-sama mengusulkan kepada pemerintah dan kemudian akan turun berupa program bagi masyarakat.
Baginya, wakil rakyat seperti seorang anak yang ditugaskan oleh orang tuanya ke medan perang. Ia harus kembali pada saatnya untuk mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan selama menjalankan tugas.
Untuk Kecamatan Aimere, Marsel mengaku ia dan teman-temanya akan melakukan kunjungan sebanyak empat hari, diawali dari Inerie dan Sebowuli yang ia ibaratkan sebagai sa’o pu’u (dalam bahasa Bajawa artinya rumah pokok), kemudian selanjutnya ke desa–desa lain di Aimere dan Jerebu’u.
Kepada warga Inerie dan Sebowuli, Marsel menjelaskan tentang peran dan fungsi DPRD serta kekuatan APBD Ngada. Kali ini banyak program terencana dikurangi, bahkan dihilangkan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada sedang fokus pada dua program besar yakni Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) yang menelan biaya hampir Rp. 30 milyar
Kita cukup alot pada saat membahas program-program ini. Awalnya kita tidak menyetujui program-program itu. Tapi karena ada jaminan dari pemerintah bahwa program ini akan berhasil, maka apa salahnya kita coba saja tahun ini. Apabila tidak berhasil, maka kita akan lakukan evaluasi untuk tahun berikutnya. Saya sering merekam apa yang dikeluhkan masyarakat Aimere yang mengatakan pak Marsel, sapi kami bisa beli, babi kami bisa beli, apalagi kambing? Kami masih sanggup untuk beli. Tapi yang kami tidak bisa beli itu jalan raya dan jembatan, kenapa itu uang tidak untuk buat jalan raya atau jembatan saja? Kami di Aimere, khususnya di Aimere Timur ini sengsara bertahun-tahun karena kondisi jalan yang memprihatinkan.
Tapi, setiap program pasti dijalankan demi kepentingan rakyat banyak. Betul bahwa dana tersebut sedianya disiapkan untuk pembangunan gedung baru DPRD. Namun karena pertimbangan bahwa tanah dan lokasi gedung DPRD belum ada, maka dana tersebut dialihkan untuk program PERAK, JKMN dan Penguatan Koperasi. Disamping itu, APBD kita tahun ini turun dari Rp. 400-an milyar menjadi Rp. 370-an miliar. Jadi, masih terlalu banyak program yang belum dapat berjalan tahun ini.
Potensi komoditi unggulan Kecamatan Aimere sangat banyak seperti kemiri, merica, kakao dan ikan. Hanya saja selama ini kurang mendapat  perhatian pemerintah. Akibatnya, potensi-potensi ini tidak membawa hasil maksimal. Bahkan masih banyak daerah di Kecamatan Aimere yang punya potensi. Ironisnya, daerah-daerah ini tidak memiliki sarana jalan dan jembatan yang memadai.
Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngada, saya sering melakukan konsultasi dan lobi-lobi untuk kepentingan masyrakat Aimere, seperti dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan (P3) yang kala itu masih dipimpin pak Ferdin Bura atau dengan Anggota Komisi B kala itu pak Rully Ladja dan Pak Sil Pati Wuli, termasuk pak Charles Wago. Mereka sangat antusias untuk membantu masyarakat Aimere, termasuk soal jalan dan jembatan. Tapi hasilnya belum optimal, karena kita keterbatasan dana. Untuk itu, kedepan kami akan perjuangkan agar masyarakat Aimere benar-benar menikmati ujung kesimpulan dari sebuah perjuangan.
Keberpihakan Marsel Na’u terhadap masyarakat Aimere diakui oleh warga setempat. Ito misalnya. Kepada B7, warga Inerie tersebut mengaku, “Kami sangat bersyukur memiliki pak Marsel. Beliau itu orang baik, memperhatikan orang kecil dan sangat murah hati, setiap orang yang lagi mengalami kesusahan pasti dibantu. Apabila pak Marsel mendengar ada orang yang kesusahan, pasti pak Marsel akan berusaha cari jalan untuk bisa bantu orang yang lagi susah itu. Mudah-mudahan kedepan orang Aimere tetap memilih pak Marsel agar kembali langgeng menjadi Anggota DPRD Ngada. Karena jarang ada orang baik seperti pak Marsel itu”.
Pada kesempatan yang sama, Charles Wago,ST menyampaikan bahwa Kecamatan Aimere selama beberapa tahun terakhir cukup mengalami perkembangan yang signifikan dibanding dulu. Sejumlah program strategis yang diperjuangkan oleh para Anggota DPRD telah masuk ke Aimere. Di tahun 2011 saja, Aimere menjadi prioritas Pemkab Ngada. Untuk itu ia meminta dukungan masyarakat agar program-program pemerintah yang masuk ke Aimere di dukung dan terhindar dari berbagai persoalan. Demi kelancaran program, masarakat juga dapat melakukan Pengawasan Melekat (Waskat). Sebab pengawasan masyarakat diamanatkan oleh Undang-Undang.
Sementara itu, Syrilus Pati Wuli, S.Ag dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya, karena selama duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada, ia kurang melakukan kunjungan ke desa-desa di Aimere. Hal ini disebabkan tingkat kesibukan memperhatikan daerah pemilihannya sendiri. Tapi di periode ini , Sil menjadikan ajang refleksi untuk kembali berbenah diri memperhatikan masyarakat Ngada secara keseluruhan.  Karena sebagai Anggota DPRD, keterwakilannya merupakan representatif dari seluruh rakyat Ngada.
“Program PERAK itu program yang baik. Tapi jika di tahun awal berjalannya program ini dianggap gagal atau tidak ada dampak langsungnya bagi masyarakat Ngada, maka bukan tidak mungkin program ini akan sulit dilanjutkan di tahun berikut. Karena akan mendapat sorotan, bahkan tidak akan disetujui oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Ngada,” tegasnya.
Hal senada diamini Paskalis Lalu, SH. Dia menambahkan, “Ukuran keberhasilan sebuah desa terletak pada berapa banyak desa yang sudah mampu menghasilkan peraturan-peraturan desa. Otonomi desa merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah otonomi daerah. Jika sebuah desa mau berhasil, maka pemimpin desa tersebut harus mendapat legitimasi dan legalitas, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.
Rangkaian tatap muka tersebut diisi dengan hiburan yang dibawakan oleh anak TKK Tunas Harapan dan SD Malapedho Aimere. Sebelum berpisah para Anggota DPRD memberi bantuan seadanya kepada anak-anak TK dan SD itu. (by. chris parera)

Sejarah Kota Bajawa


Oleh : Bp Domi Mere Wea

A. NAMA BAJAWA
Bapak H. Nainawa, seorang tokoh dan pemuka adat yang kini berusia 88 tahun menuturkan bahwa nama Bajawa sebenarnya berasal dari “ Bhajawa ” yaitu nama satu dari antara tujuh kampung di sisi barat Kota Bajawa. Tujuh kampung yang disebut “ Nua Limazua ” tersebut adalah Bhajawa, Bongiso, Bokua, Boseka, Pigasina, Boripo dan Wakomenge. Nua Limazua tersebut merupakan suatu persekutuan “ ulu eko ” yang dikenal dengan “ Ulu Atagae, Eko Tiwunitu ”.

Nua Bhajawa adalah kampung terbesar dari antara tujuh kampung tersebut dan merupakan tempat tinggal Djawatay sebagai Zelfbertuurder atau raja pertama dan Peamole sebagai raja yang kedua. Mungkin karena itulah nama Bhajawa lebih dikenal dari yang lainnya dan digunakan oleh Belanda sebagai nama pusat pemerintahan Onder Afdelling Ngada. Bhajawa kemudian berubah menjadi Bajawa karena penyesuaian pengucapan terutama bagi orang Belanda ketika itu yang tidak bisa berbahasa daerah dengan benar.

Dari aspek etimologi, kata “ Bhajawa ” terdiri dari “ bha ” yang berarti piring dan “ jawa ” yang berarti perdamaian. Jawa bisa berarti tanah Jawa. Sehingga “ Bhajawa ” bisa berarti piring perdamaian, bisa juga berarti piring dari Jawa, sama seperti “ Pigasina ” yang berarti pinggan dari Cina.
Dataran di sebelah timur dari tujuh kampung tersebut, yang kemudian menjadi pusat kota Bajawa, pada mulanya masih merupakan kebun ladang dengan banyak nama seperti “ Mala ”, “ Ngoraruma ”, “ Surizia ”, “ Umamoni ”, “ Padhawoli ”, “ Ngedukelu ”, dan lain-lain. Kawasan gereja dan pastoran Paroki MBC bernama Surizia, kawasan rumah jabatan Bupati, Mapolres dan Kantor Daerah lama bernama Ngoraruma, kawasan tangsi Polisi dengan nama lain lagi, dan seterusnya.
B. AWAL BERDIRINYA KOTA BAJAWA SAMPAI KEMERDEKAAN INDONESIA ( 1908-1945 )
Tidak mudah menentukan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Kota Bajawa, karena sulit mendapatkan rujukan tertulis. Walaupun demikian, penuturan Bapak H. Nainawa dan beberapa sumber lain dapat sedikit menyingkap kisah awal Kota Bajawa.
Kota Bajawa dirintis oleh penjajah Belanda. Pada tahun 1907 di bawah pimpinan Kapiten Christoffel, setelah menguasai Larantuka dan Sikka, Belanda mengadakan aksi militer untuk menguasai wilayah Ende, Ngada dan Manggarai. Pada 10 Agustus 1907, pasukan Christoffel tiba di Ende dan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu berhasil mengalahkan Rapo Oja dari Woloare dan Marilonga dari Watunggere serta menguasai wilayah Ende. Pada 27 Agustus 1907, pasukan Christoffel mulai melakukan agresi militer ke wilayah Ngada. Sesudah pertempuran di Rowa, Sara, Mangulewa dan Rakalaba, pada 12 September 1907 Bajawa menyerah. Di Bajawa pasukan Belanda menempati lokasi di pinggir kali Waewoki (sekitar rumah potong hewan sekarang) karena dekat mata air Waemude sebagai sumber air minum. Dalam waktu 3 bulan pasukan Christoffel berhasil menguasai seluruh wilayah Ngada dan selanjutnya pada 10 Desember 1907 seluruh wilayah Manggarai dikuasainya. Setelah pemberontakan Marilonga dapat dipadamkan pada tahun 1909 maka pada tahun 1910 seluruh wilayah Flores takluk kepada pemerintah Kolonial Belanda.
Belanda mulai mengatur pemerintahan yang pada mulanya bersifat militer di bawah pejabat militer yang disebut “ Gezaghebber ”, kemudian bersifat sipil di bawah pejabat sipil yang disebut “ Controleur ”. Kapiten Spruijt yang menggantikan Christoffel diangkat sebagai Gezaghebber Ende, van Suchtelen menjadi Gezaghebber Lio, dan Couvreur menjadi Gezaghebber mulai dari wilayah Nangapanda, Ngada, sampai Manggarai.
Agar kegiatan pemerintahan penjajah lebih tertib, keamanan lebih terkontrol dan pemungutan pajak serta kerja rodi yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Ngada, dapat terlaksana dengan baik, Belanda membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sistem tradisional. Sebelumnya, masyarakat Ngada hidup berkelompok dalam “ ulu eko ”, “ nua ” dan “ woe ” yang bersifat otonom dan tidak ada struktur yang lebih tinggi di atasnya. Demi efektivitas penjajahan, dibentuklah struktur baru di atasnya yaitu “ Zelfbesturende Landschap ” atau “Landschap Bestuur” yang dipimpin oleh seorang “ Zelfbestuurder ” atau raja yang diangkat oleh Belanda dari antara pemuka masyarakat setempat yang paling berpengaruh.
Pada tahun 1912, di seluruh Flores terdapat 27 Landschap Bestuur dan di wilayah Ngada terdapat 6 Landschap Bestuur yaitu Landschap Bestuur Ngada di bawah Djawatay, Nage di bawah Roga Ngole, Keo di bawah Moewa Tunga, Riung di bawah Petor Sila alias Poewa Mimak, Tadho di bawah Nagoti, dan Toring di bawah Djogo.
Pada 1 April 1915, menurut Indisch Staatsblad Nomor 743, Afdeling Flores dibentuk dipimpin seorang Asistant Residen berkedudukan di Ende, membawahi 7 Onder Afdeling, termasuk Onder Afdeling Ngada. Onder Afdeling Ngada dengan ibukotanya Bajawa terdiri dari 4 Landschap Bestuur yaitu Ngada dipimpin Djawatay, Nage dipimpin Roga Ngole, Keo dipimpin Moewa Tunga dan Riung dipimpin Petor Sila. Sedangkan Tadho dan Toring yang sebelumnya berdiri sendiri, bergabung dengan Riung. Karena pada tahun 1916-1917 terjadi perang Watuapi dipimpin Nipado, maka pengangkatan menjadi Bestuurder ( raja ) melalui penandatanganan Korte Verklaring ( perjanjian pendek ) sebagai pernyataan takluk kepada kerajaan Belanda baru dapat dilakukan pada 28 November 1917. Sebelum penandatanganan Korte Verklaring tersebut, Bestuurder (raja) diangkat dengan Keputusan Pemerintah ( Government Besluit ).
Pada tahun 1931/1932 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di wilayah Ngada adalah Onder Afdeling Ngada berpusat di Bajawa dipimpin oleh Controleur (seorang Belanda), mencakupi 3 Landschap Bestuur yaitu Ngada dengan ibukota Bajawa, Nagekeo di Boawae dan Riung di Riung. Landschap Bestuur Keo dan sebagian komunitas masyarakat adat Toto bergabung dengan Nage, menjadi Landschap Bestuur Nagekeo berpusat di Boawae.
Pada tahun 1938 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di Flores dan di wilayah Ngada mengalami penyempurnaan disesuaikan dengan Inlandsche Gemmente Ordonantie Buitengewesten ( IGOB ) yang dimuat dalam Ind. Stb. 1938 Nomor 490 jo Ind. Stb. 1938 Nomor 681. Struktur baru tersebut adalah Onder Afdeling Ngada dipimpin oleh Controleur ( orang Belanda ) mencakup 3 Landschap Bestuur yaitu Ngada, Nagekeo dan Riung masing-masing dipimpin raja. Di bawah Landschap Bestuur adalah Gemmente / Haminte dipimpin oleh Kepala Haminte / Kepala Mere atau Gemmente Hoofd yang membawahi kampung-kampung yang dipimpin oleh kepala kampung.
Sebenarnya pada mulanya Belanda memilih Aimere sebagai ibukota Onder Afdelling Ngada karena mudah dijangkau melalui laut, sedangkan Bajawa dengan udaranya yang sejuk dan ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut disiapkan dan memang sangat cocok untuk tempat peristirahatan. Di Bajawa dibangun 3 buah pesanggrahan ( penginapan ) yaitu pada bekas Kantor Kecamatan Ngadabawa, Mapolres Ngada dan Kantor Banwas Ngada sekarang. Tanah tempat bangunan pesanggrahan tersebut ditunjuk oleh Djawatay yang ketika itu diangkat menjadi Bestuurder Landschap Ngada. Bajawa kemudian ditetapkan sebagai ibukota Onder Afdeling Ngada mungkin dengan pertimbangan bahwa Bajawa lebih di tengah untuk bisa menjangkau wilayah Riung dan Nagekeo, sedangkan Aimere terlalu di pinggir barat. Ketika terbentuk Onder Afdeling Ngada pada 1 April 1915 dan Bajawa ditetapkan sebagai ibukotanya, maka pesanggrahan pada bekas Kantor Kecamatan Ngadabawa dijadikan kantor, pada Mapolres Ngada sekarang menjadi tempat tinggal Gezaaghebber / Controleur dan pada Kantor Banwas sekarang tetap menjadi pesanggrahan. Kantor Controleur kemudian dibangun dari kayu pada sisi timur pesanggrahan ( pada lokasi Kantor Dinas Pendapatan sekarang ). Sangat disesalkan bangunan bersejarah tersebut, yang kemudian juga digunakan sebagai gedung DPRD Kabupaten Ngada telah diruntuhkan dan kini berganti dengan bangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada. Sedangkan Kantor Bestuurder ( raja ) dibangun di Kampung Bajawa.
Ketika Belanda mulai menjajah wilayah Ngada secara fisik, mereka menemukan kehidupan masyarakat masih sangat sederhana bahkan primitif serta sering bergolak karena terjadinya pertikaian antara suku. Untuk itu, Belanda berupaya mendirikan sekolah rakyat, selain untuk menjalankan “ politik etis “ pemerintah Belanda, juga agar masyarakat dapat baca-tulis, tidak primitif, dan juga memperhalus budi dan perilaku sehingga mengurangi pertikaian antar suku serta mengurangi pola pikir yang tidak rasional ( takhiul atau percaya sia-sia ).
Pada tahun 1908 Gezaaghebber Couvreur menyurati Misionaris Jesuit di Larantuka untuk mengirimkan guru ke Flores bagian barat, termasuk ke Bajawa, namun belum dikabulkan. Pada tahun 1911 Gezaaghebber Koremans dan Controleur Hens menyurati lagi Misionaris Jesuit di Larantuka dengan maksud yang sama. Pada tahun 1912 Misionaris Jesuit di Larantuka melalui Panitia Persekolahan Flores ( School Vereniging Flores ) yang baru dibentuk, mengirimkan seorang guru bernama Johanes Patipeilohy dan pada tahun yang sama membuka sekolah rakyat yang pertama untuk Onder Afdeling Ngada dengan nama Sekolah Rakyat Katolik Bajawa. Sekolah pertama ini menggunakan gedung yang sekarang ini menjadi Kantor PWRI di Jalan Gajah Mada. Pada tahun 1915 datang lagi dari Larantuka seorang guru bernama Markus Fernandez.
Kedua guru tersebut sekaligus menjadi Misionaris Awam Katolik pertama untuk Bajawa. Tercatat pada 19 Oktober 1915, Mgr. Petrus Noyen, SVD, dalam kunjungan pertamanya ke Bajawa, mempermandikan 28 orang anak sekolah menjadi orang Katolik pertama di Bajawa hasil didikan kedua guru tersebut. Mgr. Petrus Noyen, SVD menginap di pesanggrahan / tempat kediaman Controleur. Pada 28 April 1920, Mgr. Petrus Noyen, SVD bersama Pater J. de Lange, SVD dan Pater J. Ettel, SVD kembali mengunjungi Bajawa melalui Aimere dengan kapal KPM. Pada hari Minggu 9 Mei 1920 sebelum Pentekosta ada perayaan Komuni Pertama dan Krisma yang didahului dengan permandian 30 anak. Pater Ettel mencatat peristiwa itu sebagai berikut : “ Dari dekat dan jauh semua anak sekolah berdatangan bersama guru-guru mereka. Bajawa penuh dengan kuda. Upacara berlangsung dengan gemilang, belum pernah orang menyaksikan peristiwa semacam itu. Putera sulung Hamilton ( Gezaaghebber Onder Afdeling Ngada ) termasuk anak-anak yang menerima Komuni Pertama, ayah dan puteranya sama-sama menerima Sakramen Penguatan (Krisma), suatu hal yang memberi kesan yang sangat mendalam. Di halaman Gezaaghebber diselenggarakan suatu perjamuan pesta. Juga semua kepala desa / kampung diundang.”
Karena perkembangan umat Katolik sangat pesat, maka pada 11 Oktober 1921 berdirilah Paroki Mater Boni Consilii Bajawa, dengan Pastor Paroki pertama Pater Gerardus Schorlemer, SVD. Paroki yang baru ini belum memiliki gedung gereja, sehingga peribadatan dilakukan di gedung SRK Bajawa. Pada tahun 1922 sebuah gereja kecil di bangun pada lokasi gedung Patronat MBC yang lama. Pada 19 Juni 1928 Paroki MBC Bajawa menerima surat resmi dari kantor Van Inland Zelfbestuur yang ditandatangani oleh Raja Peamole yang menyerahkan sebidang tanah untuk membangun gedung gereja, pastoran dan kebutuhan lain bagi umat Katolik Paroki MBC Bajawa. Selanjutnya pada Oktober 1928, dimulailah pembangunan gedung gereja oleh seluruh umat dipimpin oleh Bruder Fransiskus, SVD. Bangunan gereja bergaya Gotik tersebut rampung dan diresmikan dalam upacara pemberkatan meriah oleh Mgr. Arnold Vestraelen, SVD pada 30 Mei 1930. Sedangkan pastoran MBC baru mulai dibangun pada 14 April 1937 dipimpin oleh Bruder Coleman, SVD.
Ketika itu masih sering terjadi pembunuhan akibat pertikaian antar suku. Karenanya, untuk menampung para hukuman, pemerintah membangun rumah tahanan atau penjara atau karpus yang dalam bahasa setempat menyebutnya “bui” atau “baru dheke”. Pada mulanya rumah tahanan dibangun darurat berdinding seng pada lokasi yang kemudian dibangun pasar (sekarang menjadi kantor Dinas Nakertrans). Sekitar tahun 1918 rumah tahanan berpindah lokasi ke depan tangsi Polisi dan dibangun permanen. Gedung tersebut sampai sekarang masih terjaga.
Untuk menjaga keamanan wilayah, di Bajawa ditempatkan sejumlah tentara. Untuk itu, dibangun tangsi tentara Belanda yang selanjutnya sekitar tahun 1939 beralih menjadi tangsi Polisi sampai sekarang. Sedangkan Mapolres yang ada sekarang adalah bekas pesanggrahan yang kemudian menjadi tempat kediaman Gezaaghebber.
Sebuah rumah sakit dibangun dalam bentuk bangunan kayu. Bangunan ini kemudian pernah menjadi Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Ngada dan sekarang telah diruntuhkan dan dibangun rumah dinas. Lokasi rumah sakit kemudian berpindah ke arah timur pada tempat Kantor Bappeda Ngada di Jalan Gajah Mada sekarang.
Kawasan perdagangan terletak pada sisi barat kota. Pada bekas bangunan darurat rumah tahanan dibangun pasar Bajawa, yang ketika pasar berpindah ke lokasi yang baru sekarang, bangunan pasar lama tersebut setelah direnovasi, digunakan berturut-turut sebagai kantor Dinas P dan K, Dinas PU, Kantor Departemen P dan K dan terakhir ditempati oleh Dinas Nakertrans. Kompleks pertokoan berada pada sepanjang Jalan Peamole sekarang.
Untuk kebutuhan pegawai, pemerintah Belanda membangun sejumlah rumah pegawai yang sekarang berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, dan jalan di belakang Kantor Dinas Perkebunan menuju ke arah pasar Bajawa sekarang. Sedangkan rumah tinggal Controleur yang dibangun sekitar tahun 1928-1930, hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan gedung Gereja Paroki MBC Bajawa, kini menjadi rumah jabatan Bupati Ngada.
Untuk memenuhi kebutuhan air minum, diambil air dari sumber mata air Waereke dan dibangun pula bak penampungan yang kini masih berdiri di depan TKK Bhayangkari Bajawa.
Untuk memenuhi kebutuhan akan pekuburan, sekitar tahun 1930, dibuka pekuburan Katolik pada lokasinya sekarang ini.
Perkembangan kota Bajawa yang bergerak ke arah utara dan timur, mengakibatkan “ Nua Limazua ” yang sebelumnya menjadi pusat pemukiman berada di pinggir kota. Di samping itu, sering terjadinya kebakaran yang menghanguskan hampir semua rumah adat, terutama di kampung Bhajawa, Bokua dan Boseka, menyebabkan mereka mulai berpindah ke lokasi yang baru mengikuti arah perkembangan kota Bajawa. Sekitar tahun 30-an kampung Bokua dan Boseka berpindah ke arah timur pada lokasi sekitar Kantor Kelurahan Tanalodu sekarang dan sesudahnya berpindah lagi ke arah selatan kaki bukit Pipipodo, pada lokasi kampung Bokua dan Boseka sekarang. Kampung Bongiso berpindah ke arah utara bergabung dengan Wakomenge yang turun dari puncak bukit Wolowakomenge ke tempatnya sekarang. Kampung Pigasina berpindah ke arah timur berdampingan dengan kampung Boripo sekarang. Sedangkan sebagian dari warga kampung Bajawa berpindah ke arah timur membentuk kampung Bajawa B, berlokasi di sekitar Kantor Kelurahan Tanalodu sekarang dan kampung Bajawa C, berlokasi di kawasan Rumah Tahanan Bajawa sekarang.
Dalam struktur pemerintahan ketika itu, kawasan kota Bajawa termasuk dalam wilayah Haminte Ngadabawa dengan kepala haminte atau kepala mere yang pertama Waghe Mawo yang kemudian diganti oleh Nono Ene. Wilayah Haminte Ngadabawa meliputi kawasan kota Bajawa dan kampung sekitarnya yaitu Bhajawa, Bokua, Boseka, Bongiso, Boripo, Pigasina, Wakomenge, Wolowio, Beiposo, Likowali, Warusoba, Watujaji, Bowejo, Bosiko, Bejo, Bobou, Fui, Seso dan Boba. Setelah kemerdekaan, Nono Ene digantikan oleh Thomas Siu sebagai Kepala Mere Ngadabawa melalui pemilihan langsung. Menjelang pembentukan Daerah Tingkat II Ngada, Thomas Siu diganti oleh Paulus Maku Djawa.
C. DARI KEMERDEKAAN INDONESIA SAMPAI TERBENTUKNYA KABUPATEN NGADA ( 1945-1958 )
Sampai kemerdekaan tahun 1945, kawasan kota Bajawa hanya terdiri dari kompleks gereja dan pastoran Paroki MBC, lapangan, rumah jabatan Controleur, pesanggrahan, kantor Controleur, Sekolah Rakyat Bajawa, rumah sakit lama, pasar lama, kompleks pertokoan lama, rumah penjara, tangsi Polisi dan sejumlah rumah dinas pegawai. Pemukiman penduduk berada di luar kawasan kota pada kampung-kampung sebagaimana digambarkan di atas.
Perkembangan kawasan kota Bajawa setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950 berjalan sangat lambat. Keadaan Negara Indonesia yang berada dalam masa perang kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kota Bajawa. Hampir tidak ada perkembangan. Setelah pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan suasana perang berakhir, kota Bajawa mulai sedikit bertumbuh.
Pada 5 Desember 1953, para Suster Karmel Tak Berkasut membuka biara di Bajawa. Mereka langsung menempati pintu masuk kota Bajawa. Kehadiran para Suster Karmel Tak Berkasut dengan Klausura Agung di Bajawa, dengan doa dan keteladanan mereka, membawa nuansa yang khas bagi kota Bajawa dan perkembangan Gereja Katolik di Bajawa dan sekitarnya.
Pada tahun 1954, SRK Bajawa II ( sekarang SDK Kisanata ) didirikan. Bersamaan dengan itu, SRK Bajawa I ( sekarang SDK Tanalodu ) yang dibangun pada tahun 1912 berpindah lokasi ke tempat sekarang. Kedua sekolah tersebut akhirnya berdiri berdampingan, SRK Bajawa I untuk anak laki-laki dan SRK Bajawa II untuk anak perempuan.
Pada bulan Januari 1955, Yayasan Vedapura yang berdiri di Ende membuka Kantor Cabang Vedapura di Bajawa. Yayasan ini menangani persekolahan Katolik untuk seluruh wilayah Ngada, Nagekeo dan Riung, dan menempati kantornya sampai sekarang di Jalan Sugiopranoto Bajawa. Selain Yayasan Vedapura, berdiri pula Yayasan Sanjaya yang mendirikan SMPK Sanjaya Bajawa pada 1 Agustus 1955, sebagai SMP yang pertama untuk kota Bajawa dan menempati lokasi pada SMPN I Bajawa sekarang.
Pada 4 Maret 1957, para Suster FMM memulai karya mereka di bidang pendidikan, kesehatan dan karya sosial lainnya di Bajawa. Mereka membangun biara di luar kawasan kota bagian utara, pada lokasi yang mereka tempati sekarang di Jalan Yos Sudarso.
Luas kawasan pusat kota Bajawa mengalami sedikit perkembangan dengan kehadiran biara Karmel, SMPK Sanjaya, Susteran FMM dan SRK Bajawa II. Pada saat ditetapkan menjadi ibukota Daerah Tingkat II Ngada, kawasan pusat kota Bajawa adalah utara dengan biara FMM, selatan dengan biara Karmel, timur dengan SMP Sanjaya dan pekuburan Katolik, barat dengan kali Waewoki, yang kini kita kenal sebagai “ down town ” atau kota lama.
Mengenai terpilihnya kota Bajawa menjadi ibukota Daerah Tingkat II Ngada, H. Nainawa menuturkan bahwa pada mulanya Bajawa bersaing ketat dengan Boawae sebagai calon ibukota Daerah Tingkat II Ngada yang akan dibentuk. Dalam suatu pertemuan pada awal tahun 1958 di rumah jabatan Bupati sekarang yang dipimpin oleh Don J. D. da Silva yang ketika itu sebagai pejabat dari Provinsi Sunda Kecil, Frans Dapangole dan Emanuel Lena sebagai utusan dari Swapraja Nagekeo mengusulkan Boawae sebagai ibukota karena lebih berada di tengah. Sedangkan utusan dari Swapraja Ngada, A. J. Siwemole dan H. Nainawa serta Jan Jos Botha sebagai Ketua Partai Katolik Ngada mengusulkan Bajawa sebagai ibukota dengan pertimbangan sejarah yaitu bahwa Bajawa pernah menjadi ibukota Onder Afdeling Ngada dan sudah tersedia rumah jabatan serta kantor-kantor peninggalan Onder Afdeling Ngada.
Bajawa kemudian ditetapkan menjadi ibukota Daerah Tingkat II Ngada dengan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juli 1958, dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1958. (*)